Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengunggah 1.013 set data dan 1.844 berkas data yang dapat diakses melalui portal data.jakarta.go.id.

Keterbukaan informasi akan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, efisien dan efektif

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dian Ekowati mengatakan, pengimplementasian open data sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsipinya, Pemprov DKI sangat mendukung terwujudnya transparansi pemerintahan.

"Keterbukaan informasi akan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, efisien dan efektif. Karena itu portal data kita integrasikan dengan Jakarta Smart City," tutur Dian, dalam seminar "Inovation in Public Service Through Open Data : Learning From Indonesian Crosa Sectoral Champions" yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (22/3).

Dicontohkan Dian, pengintegrasian open data dengan Jakarta Smart City seperti halnya pengintegrasian data pelaku usaha kecil menengah (UKM). Sehingga, peta lokasi pelaku UKM dapat ditampilkan di Jakarta Smart City.

Menurutnya, Jakarta Smart City juga menampung keluhan dan tindaklanjut penanganannya seperti di bidang lingkungan hidup, pemerintahan dan layanan transportasi publik.

"Respons time penanganan juga terus meningkat. Dulu rata-rata sekitar 21 jam, kini sudah sembilan jam," ujarnya.

Ditambahkan Dian, selain pengaduan melalui aplikasi Qlue yang juga sudah terintegrasi dengan Jakarta Smar City, warga juga dapat melapor keluhan melalui email, media sosial maupun melalui pesan singkat telepon seluler.

"Saat ini kita tengah mengembangkan big data. Kita coba kumpulkan seluruh data dari tiap unit supaya bisa menjadi masukan pimpinan untuk mengambil kebijakan," tandasnya.